Dr. H. Anwar Sanusi, SE., SH., MM

Jakarta, Tambangnews.com.- Komisi VI DPR RI mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk menagih pajak pengolahan minyak dan gas bumi (migas) kepada Pertamina sesuai Perda 25/2002. Dukungan ini diberikan karena Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan materiil atas dicabutnya Perda itu oleh Menteri Dalam Negeri. Continue reading Komisi VI Dukung Pemda Indramayu Tagih PERTAMINA

SETELAH kasus kekerasan yang berulangkali terjadi, berbagai kalangan mendesak Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Lembaga pendidikan milik pemerintah itu dinilai tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pencetak aparatur negara yang intelek, arif, dan bijaksana. Berikut wawancara Pelita dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga lektor di STIE Triguna, Anwar Sanusi, SH. Kasus kekerasan yang berujung pada kematian kembali menimpa praja madya IPDN. Apa komentar Anda? Saya adalah seorang pendidik yang kebetulan sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR dan juga Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) yang bergerak di bidang pendidikan. Dalam kasus IPDN yang terakhir merengut jiwa praja madya Cliff Muntu, saya memiliki penilaian tersendiri. Continue reading Anwar Sanusi: IPDN Leburkan ke IIP

Hal tersebut terungkap saat Komisi VI DPR mengadakan Kunjungan Kerja ke berbagai daerah seperti Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, Provinsi, Provinsi Maluku dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto sedangkan ke Provinsi NTT dipimpin oleh Didik J. RachbiniSaat tim Kunker Komisi VI DPR mengunjungi Provinsi Palu, Sundari Fitriyana (F-PPP) mengatakan, dirinya sering menerima keluhan dari para pengusaha kecil mengenai sulitnya mendapat modal dari pihak perbankan. “Bank ini merupakan bagian terpenting bagi Indonesia karena dapat menunjang bangsa dan mendukung permodalan usaha kecil menengah”, katanya. Continue reading Kunker Komisi VI DPR Soroti Akses Modal UMKM

Komisi VI DPR mendukung masterplan kawasan Industri Palu sebagai pintu perdagangan utara (Kawasan Ekonomi Khusus) yang menghubungan kawasan timur Indonesia.Hal tersebut terungkap saat Komisi VI DPR mengadakan Kunjungan Kerja ke Palu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, di Kantor Walikota Palu, hari Senin minggu lalu, (23/7). Continue reading Komisi VI DPR Dukung Masterplan KI Palu

Wakil Ketua Komisi VI DPR Drs. Anwar Sanusi, SH MM meraih gelar doktor bidang ekonomi dengan predikat Cum Laude di Universitas Borobudur, Jakarta Kamis (6/9). Dia mempertahankan disertasinya berjudul “Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Good Governance atau Good Corporate Governance, dan Kepemimpinan Profesional, Terhadap Kinerja Manajerial BP Migas dan PT Pupuk Kujang (Pesero), Serta Implikasinya pada Kontribusi Penerimaan Negara”. Continue reading Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi Raih Doktor

Komisi VI DPR soroti sulitnya akses Modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Sulawesi Tengah.

Hal tersebut terungkap saat Komisi VI DPR mengadakan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Tengah, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi, hari Selasa, (24/7) lalu. Continue reading Komisi VI DPR Soroti Sulitnya Akses Modal UMKM

Ketua tim penyerapan aspirasi UMKM ke Sumut merangkap Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi mengatakan, UMKM merupakan bagian integral dunia usaha guna mewujudkan sistem perekonomian nasional yang seimbang.

“Melalui RUU ini kita mengharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, berdasarkan data terdapat kurang lebih 47 juta UMKM di Indonesia,”terangnya.

Anwar menjelaskan, tujuan Komisi VI DPR melakukan penyerapan aspirasi adalah dalam rangka menerima masukan dan penyempurnaan terhadap RUU Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Ini merupakan usul inisiatif pemerintah SBY pada tanggal 27 April 2007 lalu, kemudian RUU ini masuk Bamus guna diteruskan pada Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, BUMN, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Koperasi dan UKM, KPPU, dan BSN,”kata Anwar.

Anwar menilai UMKM menjadi salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian kerakyatan. “Coba bayangkan apabila UMKM tersebut menghidupi 3 orang anak dari satu keluarga, sedangkan UMKM kita hampir 47 juta,”katanya.

Dia menambahkan, usulan dari seluruh pihak seperti Universitas Sumatra Utara, Kepala dinas, pimpinan daerah, LSM dan dunia perbankan sangat berguna untuk fraksi di DPR. “usulan ini sangat berharga buat fraksi dalam menyusun Daftar Inventaris masalah (DIM) terhadap RUU UMKM,”ungkapnya

Anwar mengharapkan RUU ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Indonesia. “pertanyaannya adalah apakah RUU ini cukup komprehensif dalam meningkatkan perekonomian,karena itu kita membutuhkan masukan baru terhadap RUU ini,”tanyanya.

Saat ini, kata Anwar, perlu disusun perlindungan terhadap pasar tradisional guna menghambat  gempuran mall dan minimarket di setiap sudut kota. (si)

Sumber : dpr.go.id

Tanggal : 19 Juli 2007

Mayoritas anggota Komisi VI DPR terkejut mengenai adanya perbedaan data mengenai UMKM yang disampaikan oleh Kalangan akademisi sebesar 22.7 juta di Universitas Sumatra Utara dengan pemerintah, oleh karena itu, tim penyerapan aspirasi RUU UMKM mendesak agar segera dikaji ulang data pemerintah terkait perkembangan UMKM di Indonesia. Continue reading Temuan Komisi VI DPR di Sumut :Komisi VI DPR Kaget Data Sensus UMKM Berbeda