Komisi VI DPR menolak opsi penjualan BUMN nasional PT Krakatau Steel (KS) kepada mitra strategis (strategic sales/SS). Namun, sikap tersebut belum final, menyusul masih adanya sejumlah pembahasan tertutup yang berlangsung antara pemerintah dan anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari fraksi PPP Anwar Sanusi mengatakan, Komisi VI telah menolak opsi SS untuk KS, dalam pembahasan terakhir yang dilakukan di internal Komisi. “Yang sedang dibahas lebih lanjut adalah IPO,” ujarnya, usai rapat kerja yang berlangsung antara Komisi VI DPR dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi di Jakarta, Senin (16/6).
Namun demikian, dirinya tidak mengetahui sikap resmi dari Komisi XI DPR yang juga terkait dengan rencana privatisasi KS. Kedua komisi ini telah membentuk panja khusus untuk lebih mengintensifkan pembahasan. Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota DPR melakukan interupsi ketika Kepala BKPM Muhammad Lutfi tengah menjelaskan perkembangan rencana privatisasi KS. “Tidak sewajarnya itu dipaparkan oleh Kepala BKPM. Sebab masalah KS itu wewenangnya saat ini ada di Kementrian Negara BUMN dan DPR,” kata anggota DPR dari fraksi PDIP Irmadi Lubis.
Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN sendiri telah berniat untuk fokus ke rencana penawaran saham perdana (IPO). Atas dasar itulah, Irmadi meminta Lutfi untuk tidak menyebut-nyebut lagi opsi SS. Namun pandangan Irmadi itu ditolak oleh sebagian anggota Komisi VI yang lain. Akhirnya pimpinan rapat mempersilahkan Kepala BKPM untuk meneruskan pemaparannya mengenai KS. Menjawab hal itu, Lutfi menegaskan kalau dirinya tidak berniat mengambil alih kewenangan institusi lainnya. “Tugas kami hanya promosi dan mendatangkan investor. Keputusan ada di Meneg BUMN dan Menkeu, yang harus dikonsultasikan dengan DPR sebelum memutuskan apapun,” kata Lutfi. Menurut dia, keikutsertaan BKPM terakhir untuk privatisasi KS ini, berlangsung sekitar satu setengah bulan yang lalu, ketika sudah diambil alih oleh Meneg BUMN. “Awal Juni Meneg BUMN telah memanggil pihak Arcellor Mittal dan Bluescope. Sejak itu, semua proses kelanjutan investasi untuk KS dipegang oleh Meneg BUMN. Kita nggak ikut lagi,” ungkap Lutfi.
Sumber : mediaindonesia.com – 17 Juni 2008
