Dr. H. Anwar Sanusi, SE., SH., MM

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja dan menangkal dampak buruk kemiskinan dianggap masih kurang optimal, karena masih adanya permasalahan yang dihadapi pada sektor usaha ini. UMKM pada tahun 2007 berjumlah kurang lebih 47 juta unit mampu menyerap tenaga kerja 77,6 juta orang atau 96,77% dari total tenaga kerja. Continue reading UMKM Kurang Optimal Menyerap Tenaga Kerja

PolitikIndonesia.com: Menjelang berakhirnya tahun 2006, yang juga berarti dua tahun usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, wacana publik, secara terbatas, dihiasi oleh perdebatan soal kehadiran Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Ada apa?

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Jumat (3/10) lalu, ternyata belum juga meredakan ketegangan politik yang terjadi karena pembentukan UKP3R tersebut. Continue reading UKP3R Dalam Ranah Politik

INILAH.COM, Jakarta – Dana perkuatan modal Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar Rp 439,79 miliar terlambat dicairkan. Alhasil, program untuk menstimulasi UKM dipastikan tersendat. Anggaran Kementrian Negara Koperasi dan UKM pada 2008 setelah revisi (APBN-P 2008) sebesar Rp 1,098 triliun. Dari jumlah alokasi tersebut, sebagian anggaran masih dalam posisi blokir oleh Ditjen Anggaran Depkeu sebesar Rp 439,79 miliar (42,44%). Continue reading Cairkan Segera Dana Bergulir

Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi yang membidangi Koperasi dan UKM dalam pertemuan tersebut mengemukakan, memang tidak berlebihan dalam pertemuan ini untuk sama-sama membagi pengetahuan dalam rangka memperdalam hakekat koperasi.

“Koperasi adalah salah satu pilar di dalam ekonomi kita,” jelasnya saat menjadi pembicara Rapat Khusus Anggota Koperasi Pegawai (Kopeg) Setjen DPR RI. Continue reading Koperasi Pilar Ekonomi Nasional

INILAH.COM, Jakarta – Penertiban penggunaan APBN-P 2008 terus digencarkan. Tapi, bak buah simalakama, hal itu membentur program di sejumlah kantor kementerian dan lembaga (K/L). Dana bergulir pun jadi korban. Perbedaan persepsi antara Departemen Keuangan dengan pejabat di K/L terkait alokasi terpaksa mandek atau diblokir di Ditjen Anggaran Depkeu. Penyebabnya, belum ada restu mengenai status dana bergulir. Continue reading Simalakama Penertiban APBN-P

JAKARTA, SELASA – Komisi VI DPR yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan BUMN menemukan kejanggalan pada isi perjanjian KSO (Kerja Sama Operasi) antara Pabrik Gula Ngadirejo (milik PTPN X) dan Kencana Gula Manis (KGM).

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Selasa (24/6), dalam judul Perjanjian BOT (Built On Transfer) selama 25 tahun, dengan kewajiban KGM menaikkan rendemen tebu sampai dengan 9,9 persen. Kenyataannya, KGM tidak melakukan pembangunan dan tak ada pula kucuran dana, malah isi KSO menjadi “alih kelola” (take over). Continue reading Perjanjian KSO Janggal, DPR Bentuk Panja Gula Ngadirejo

JAKARTA, RABU- Keputusan IPO PT Krakatau Steel (KS) masih menunggu persetujuan dari Komisi VI dan Komisi IX DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Tertutup Privatisasi KS. Akan tetapi, pembahasan kembali persoalan tersebut akan diputuskan pekan depan untuk finalisasi opsi IPO atau SS.

Menurut Wakil Ketua Panja Tertutup Komisi VI Privatisasi KS Anwar Sanusi, saat ini Panja masih menunggu audit keuangan yang seharusnya sudah diserahkan Direksi KS ke Panja. “Saat pembahasan, Direksi KS bilang auditnya sudah ada, tapi sampai sekarang belum diserahkan ke Panja. Sempat ada dua opsi siapa yang berhak mengaudit, kalau dilihat KS itu kan BUMN maka yang berhak BPK, tapi dalam prakteknya karena statusnya PT maka dilakukan oleh akuntan publik,” ujar Anwar kepada Kompas.com, Rabu (18/6). Continue reading Putusan IPO PT KS Baru Pekan Depan

Komisi VI DPR menolak opsi penjualan BUMN nasional PT Krakatau Steel (KS) kepada mitra strategis (strategic sales/SS). Namun, sikap tersebut belum final, menyusul masih adanya sejumlah pembahasan tertutup yang berlangsung antara pemerintah dan anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari fraksi PPP Anwar Sanusi mengatakan, Komisi VI telah menolak opsi SS untuk KS, dalam pembahasan terakhir yang dilakukan di internal Komisi. “Yang sedang dibahas lebih lanjut adalah IPO,” ujarnya, usai rapat kerja yang berlangsung antara Komisi VI DPR dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi di Jakarta, Senin (16/6). Continue reading Komisi VI DPR Tutup Opsi ‘Strategic Sales’ PT KS

Sehubungan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran pada tahun 2008, Komisi VI DPR-RI meminta agar penghematan anggaran tidak mengurangi optimalitas keberlangsungan pengembangan program atau Kebijakan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah.

Demikian kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Senin (17/3), di Gedung DPR-RI, Jakarta. Continue reading Penghematan Anggaran Tidak Kurangi Optimalitas Pengembangan dan Pembinaan UMKM

INILAH.COM, Jakarta – Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI berencana memanggil mitra kerjanya, termasuk Menteri Pertanian, Selasa (22/1) pekan depan. Pemanggilan itu dalam konteks mencari penyelesaian atas masalah komoditi kedelai. “Kami akan mengundang Mentan untuk mencari solusi terkait kenaikan harga kedelai belakangan ini”, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anwar Sanusi sebagaimana disebarluaskan oleh Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui situs khusus parlemen, Rabu (16/1) malam. Continue reading DPR Panggil Mentan Soal Kedelai